Sepanjang tahun 2025, Amerika Serikat mengalami gelombang kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja yang cukup besar. Data dari S&P Global Market Intelligence mencatat 717 pengajuan kebangkrutan perusahaan, meningkat dari 687 kasus tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan besar seperti Spirit Airlines, Del Monte Foods, Claire’s, dan Omnicare (bagian dari CVS Health) masuk dalam daftar perusahaan dengan kewajiban lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp15,8 triliun [1].
Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu industri, melainkan meluas ke berbagai bidang mulai dari manufaktur, barang konsumsi, hingga sektor kesehatan. Dampak dari krisis ekonomi ini terasa kuat di kalangan usaha kecil dan masyarakat umum. Contohnya, pengajuan kebangkrutan pribadi naik 8% menjadi hampir 41 ribu kasus pada November 2025. Beberapa faktor utama yang mendorong situasi ini termasuk kenaikan biaya hidup yang besar, sulitnya akses terhadap kredit, serta ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global. Dalam situasi ini, kebangkrutan dan PHK menjadi pilihan bagi banyak keluarga dan perusahaan untuk mempertahankan stabilitas keuangan mereka.
Lalu, bagaimana kaitannya antara situasi ini dengan kecerdasan buatan dan risiko pengangguran massal? Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa krisis ekonomi dan gelombang PHK disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit, tidak hanya karena otomatisasi dan AI. Namun, kemajuan AI dan otomatisasi tetap mempercepat perubahan di pasar kerja, terutama karena teknologi ini dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia.
Dampak domino dari krisis ekonomi juga dapat menghambat kemampuan tenaga kerja untuk menyesuaikan diri dengan transformasi digital dan otomatisasi. Oleh sebab itu, kerja sama antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan langkah-langkah mitigasi, seperti pelatihan ulang, kebijakan sosial yang fleksibel, serta dukungan bagi usaha kecil. Dengan langkah terpadu, dampak negatif dari AI dan otomatisasi bisa dikelola sehingga tidak menimbulkan gelombang pengangguran yang luas.
Singkatnya, meski AI berpotensi mengubah besar struktur pekerjaan, krisis kebangkrutan dan PHK di AS pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro yang kompleks. Jika respons dan strategi yang tepat diterapkan, risiko pengangguran massal akibat otomatisasi AI dapat dihindari, sekaligus membuka peluang baru dalam ekonomi digital yang berkembang pesat.
Menjelang tahun 2026, situasi ketenagakerjaan dan pengaruh AI tetap menjadi tantangan serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tingkat global, awal tahun ini, gelombang PHK besar-besaran kembali terjadi di berbagai sektor seperti teknologi, ritel, manufaktur, dan logistik. Perusahaan besar seperti Meta, Kroger, Target, Paramount, Salesforce, Nestlé, Amazon, dan UPS telah mengumumkan pengurangan ribuan posisi sebagai bagian dari upaya restrukturisasi. Tekanan utama datang dari kebutuhan efisiensi, kenaikan biaya operasional, serta melambatnya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut para analis, tren ini bukan hanya upaya untuk mengurangi biaya, tetapi juga menunjukkan pergeseran mendalam menuju otomatisasi dan penerapan AI secara lebih luas. Investasi perusahaan kini lebih diarahkan ke teknologi, mempercepat perubahan pasar tenaga kerja yang sering berjalan lebih cepat daripada kemampuan pekerja untuk menyesuaikan diri [2].
Sementara itu, kondisi di Indonesia juga masih memiliki tantangan besar. Meskipun pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka sempat turun di bawah 5% dan penyerapan tenaga kerja tergolong baik, kualitas pekerjaan tetap menjadi isu utama. Dominasi sektor informal yang mencapai hampir 60% angkatan kerja menyebabkan banyak pekerja belum memperoleh perlindungan sosial dan jaminan hukum yang memadai. Pertumbuhan upah riil yang stagnan juga mengurangi daya beli masyarakat. Tahun 2026 diperkirakan akan menghadirkan ketegangan hubungan industrial, terutama terkait penetapan upah minimum yang dianggap belum memenuhi kesejahteraan buruh. Aksi protes nasional pun mungkin meningkat, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, Indonesia menghadapi risiko ganda: gangguan teknologi melalui AI dan otomatisasi serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Situasi ini dapat memicu gelombang PHK dan perubahan besar dalam struktur pasar tenaga kerja domestik [3].
Di tengah berbagai tantangan ini, AI tetap memegang peranan penting sebagai pendorong transformasi di banyak sektor, mulai dari bisnis, industri, kesehatan, hingga pendidikan. Kecerdasan buatan menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, fenomena pengurangan tenaga kerja manusia akibat otomatisasi dan dampak etis serta sosial dari teknologi ini perlu dipertimbangkan dengan serius dalam strategi pembangunan masa depan [4].
Dengan berbagai tekanan ekonomi, gelombang PHK yang terus berulang, dan percepatan teknologi otomatisasi, tahun 2026 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia kerja. Penyesuaian melalui peningkatan keterampilan, reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang responsif, serta kesiapan menghadapi teknologi baru bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas pasar tenaga kerja.
